Iklan Politik di Media Pengaruhi Masyarakat - Survei NLC: Yudhoyono, Megawati, dan Prabowo Teratas

KOMPAS/PRIYOMBODO / Kompas Images Hasil survei nasional bulan September yang dilakukan National Leadership Center (NLC) bersama Taylor Nelson Sofress (TNS) Indonesia diperlihatkan dalam konferensi pers tentang pemilihan presiden 2009 di Hotel Crowne, Jakarta, Kamis (9/10).

Jakarta, Kompas - Iklan-iklan politik menjelang Pemilu 2009, termasuk pemilihan presiden periode 2009-2014, yang semakin marak di media, khususnya media elektronik, dianggap menarik dan berpengaruh besar terhadap perubahan suhu politik di masyarakat.

Bahkan, iklan yang menampilkan realitas kehidupan mampu menarik perhatian masyarakat dan diperkirakan temanya mendekati realitas.

Hal ini diungkapkan pengajar ilmu manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Taufik Bahaudin, yang juga Presiden Direktur National Leadership Center (NLC), dalam jumpa pers, Kamis (9/10). Ia memperkuat pendapatnya dengan hasil polling terhadap 2.000 orang yang diambil secara random di 200 kecamatan di 30 provinsi bersama lembaga riset Taylor Nelson Sofress (TNS) dalam dua tahap, Juli dan September.

Hasilnya menyebutkan, dalam lima besarnya, 34 persen responden pada bulan September memilih Susilo Bambang Yudhoyono, 22 persen memilih Megawati Soekarnoputri, 15 persen Prabowo Subianto, serta 4 persen masing-masing untuk Sultan Hamengku Buwono X dan Wiranto.

Untuk lima besar di partai, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapat 25 persen, Partai Demokrat (24 persen), Partai Gerindra (13 persen), Partai Golkar (11 persen), dan 5 persen untuk Partai Keadilan Sejahtera.

Menurut Taufik, hasil polling tersebut belum menunjukkan arah Pemilu 2009. Namun, ia mengaku terkejut dengan munculnya nama seperti Prabowo Subianto bersama Partai Gerindra diminati responden. Padahal, partai tersebut masih baru dan pertama kali bertanding pada pemilu tahun depan.

"Saya memperkirakan iklan di media elektronik dengan menyentuh isu produk dalam negeri menjadi pendongkrak namanya di kalangan masyarakat. Apalagi tema itu menyentuh soal urusan perut," katanya.

Bantah dibiayai

Meskipun demikian, ia tidak merekomendasi apa pun dari hasil risetnya tersebut. Taufik menepis bahwa survei lembaganya dibiayai oleh salah satu nama yang masuk dalam lima besar hasil polling-nya. Namun, dia tidak menyebutkan pula berasal dari mana dana lembaganya. "Kami memang tidak bisa menyebutkan siapa-siapa saja yang mendanai riset ini," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Riset TNS Yanti Zen mengakui bahwa hasil riset tersebut masih jauh dari sempurna karena tidak menanyakan lebih jauh kepada responden alasan pilihannya. Namun, ia meyakini risetnya cukup mewakili masyarakat Indonesia.

Selain menanyakan soal presiden dan partai politik, responden juga ditanyakan mengenai situasi perekonomian selama setahun terakhir. Hasilnya, 39 persen responden menyatakan lebih buruk, 27 persen menjawab lebih baik, dan 34 persen memilih sama saja. Rata-rata hasil September tersebut persentasenya meningkat, tetapi tidak lebih dari 8 persen. (AYS)

http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/10/10/00553095/iklan.politik.di.media.pengaruhi.masyarakat

Iklan Suster Apung. SB: Apa Salahnya Mengangkat Cerita Rabiah?

Minggu, 17/08/2008 - detikNews

Jakarta - Hj Rabiah, si Suster Apung merasa ditipu dan dibodohi Ketua Umum PAN Sutrisno Bachir (SB) terkait iklan yang dibintanginya. Namun bagi SB, tidak ada yang salah dengan iklan itu.

"Iklan dilakukan secara profesional dengan konsultan politik dan pihak rumah produksi 25Frames. Sudah barang tentu dengan hak-hak profesional pula," kata media relations SB Adang D Bokin dalam rilis yang diterima detikcom, Minggu (17/8/2008).

Adang mengatakan, iklan yang kini sudah dihentikan penayangannya itu juga bukanlah iklan politik. "Tidak ada lambang atau logo PAN dalam iklan itu dan juga tak ada penulisan SB sebagai ketua umum PAN," lanjutnya.

Kisah Rabiah, kata Adang, sungguh menarik untuk ditampilkan. Hal itu menarik minat SB yang digambarkan punya kepedulian besar terhadap orang-orang seperti Rabiah.

"Apa salahnya seorang SB mengangkat prestasi seorang anak bangsa seperti Rabiah," ujarnya.(ken/ken)

Batas-batas Iklan Politik

R William Liddle
Senin, 11 Agustus 2008

Meski belum ada calon presiden Amerika Serikat yang diresmikan konvensi partai, baik Republik maupun Demokrat, perang iklan sudah dimulai.

Masyarakat AS, khususnya warga Demokrat, diguncang iklan TV yang baru dari kubu Republik. Dalam iklan itu, Barack Obama disamakan Britney Spears dan Paris Hilton, selebriti muda yang dikenal tetapi dicemooh jutaan orang. Bagi mainstream atau kelas menengah AS, perilaku dua cewek itu dianggap kekanak-kanakan dan memalukan.

Iklan busuk

Barack Obama pasti akan dicalonkan kaum Demokrat dalam konvensi partai yang akan diadakan di Denver, Colorado, bulan ini. Dalam iklan Partai Republik itu, ia diperlihatkan di depan ratusan ribu penggemarnya saat baru-baru ini berceramah di Berlin, Jerman. Foto menggiurkan Spears dan Hilton diselipkan dalam film singkat itu, seolah mereka hadir di Berlin. Lalu ada suara menimpa, bertanya dengan nada menakutkan, "Dia selebriti terbesar di dunia, tetapi apakah dia siap memimpin?"

Saya teringat pada kepercayaan yang sudah lama diyakini sebagian besar aktivis Partai Demokrat, they will do anything necessary to win, mereka akan berbuat apa saja yang diperlukan untuk menang. Bagi kaum Republik, tujuan kemenangan calon presiden benar-benar menghalalkan segala cara (bagaimana jika diganti, segala cara halal untuk memenangkan calon presiden).

Kepercayaan kaum Demokrat mungkin berakar pada apa yang kini diingat sebagai "peristiwa Willie Horton". William Horton adalah seorang narapidana yang dihukum penjara seumur hidup pada tahun 1974 setelah menikam mati petugas pompa bensin di salah satu kota Negara Bagian Massachusetts. Dua belas tahun kemudian, ia diberi cuti dua hari dalam program rehabilitasi khusus yang diciptakan Michael Dukakis, gubernur negara bagian saat itu. Setelah lepas, Horton langsung melarikan diri. Beberapa bulan kemudian ia tertangkap basah saat menganiaya dan memerkosa dua korban baru.

Dalam pemilihan presiden 1988: Dukakis dicalonkan Partai Demokrat; George HW Bush, ayah Presiden Bush kini, dicalonkan Partai Republik. Dalam iklan yang kasar tetapi amat efektif, peristiwa Horton dimanfaatkan kampanye Bush untuk memojokkan Dukakis sebagai seorang "liberal" (terlalu percaya kepada kebaikan manusia) yang tidak mampu menanggulangi "gelombang kejahatan" yang sedang mengancam negara kami.

Bush juga memainkan kartu ras. Dalam iklannya, nama Horton diubah dari William menjadi Willie agar pemirsa tahu, Horton adalah seorang Afrika-Amerika. Dukakis membalas, 99 persen dari narapidana yang dilepaskan dalam program rehabilitasinya tidak menjadi residivis, tetapi reputasinya terlalu buruk untuk diperbaiki sebelum hari pemilu.

Bukan monopoli satu partai

Korban iklan busuk paling baru, sebelum Obama, adalah John Kerry, calon presiden dari Partai Demokrat tahun 2004. Pada tahun 1960-an Kerry sebagai perwira muda Angkatan Laut meraih beberapa medali di medan laga Vietnam, teristimewa sebagai komandan swift boat, sejenis kapal patroli. Ia diakui umum selaku pahlawan perang.

Sayang, setelah pulang dan mulai melawan perang itu, sebagai politisi muda di Partai Demokrat, Kerry menciptakan banyak musuh di kalangan veteran. Sentimen itu dimanfaatkan tim sukses Presiden George Bush. Sebuah organisasi baru, Swift Boat Veterans for Truth, para veteran swift boat untuk kebenaran, didirikan guna untuk mencemarkan nama baik Kerry. Mereka berhasil. Dalam beberapa iklan TV, ia dituduh memalsukan aneka perbuatan heroiknya. Buktinya sama sekali tidak ada, tetapi dampaknya besar. Menurut beberapa pengamat, iklan-iklan itu memengaruhi banyak pemilih agar tidak memilih Kerry.

Secara jujur harus saya akui penayangan iklan negatif tidak merupakan monopoli satu partai. Pada tahun 1964, aktivis Partai Republik juga merasakan kepahitannya. Presiden Lyndon Johnson mengecap lawannya, Barry Goldwater, calon presiden dari Partai Republik, seorang ekstremis yang mungkin akan mendatangkan Perang Dunia III. Iklan itu menggambarkan seorang gadis kecil yang sedang menghitung daun bunga, sementara terdengar suara laki-laki yang sedang menghitung detik-detik terakhir menjelang peluncuran rudal nuklir. Awan khas peledakan nuklir kelihatan di layar dan pemirsa diingatkan, "Pilihlah Presiden Johnson pada 3 November. Taruhannya terlalu besar untuk tinggal diam di rumah."

Untung, wajah demokrasi di Indonesia masih bersih dari cacat ini. Saya sudah menonton puluhan iklan politik, dari tahun 1999 hingga kini, dan belum pernah melihat iklan negatif yang menyerang seorang calon atau tokoh partai secara pribadi. Dalam hal ini, mungkin ada sesuatu yang AS bisa pelajari dari pengalaman Indonesia.

R William Liddle Profesor Ilmu Politik, Ohio State University, Columbus OH, AS

http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/08/11/01062369/batas-batas.iklan.politik

Ketik "Reg" Spasi Cinta

Kompas/Yuniadhi Agung / Kompas Images Iklan SMS premium saat ini banyak bermunculan di televisi dengan bentuk bermacam-macam dan menampilkan tokoh-tokoh dengan tujuan menarik orang untuk mengirimkan SMS ke operator SMS premium.

Ilham Khoiri dan Budi Suwarna

Layanan pesan singkat alias SMS makin gencar menyerbu kita. Berbagai layanan pesan ditawarkan, mulai dari nasihat percintaan, perjodohan, ramalan, hingga mantra. Adakah ini geliat bisnis semata atau lebih jauh mencerminkan perayaan budaya yang serba dangkal?

Kamu ingin tato nama kamu di badan saya? Gampang! Ketik tato kirim ke nomor.... Kamu tinggal pilih foto saya, dan nama kamu akan ditato di badan saya. Ayo buruan sekarang juga!"

Begitu rayuan Dewi Persik dalam iklan di televisi yang mempertontonkan bagian-bagian tubuhnya yang ditato. Dengan mengirimkan SMS ke nomor tertentu, siapa pun dijanjikan akan mendapat foto penyanyi dangdut itu. Bahkan, dalam foto itu, nama pengirim bakal ditatokan pada bagian tubuh Dewi yang sintal. Wow!

Teknologi mutakhir memang memungkinkan berbagai hal dikemas dan dikirimkan langsung ke telepon seluler pribadi, termasuk tato bertuliskan nama Anda di tubuh Dewi Persik. Di luar itu masih banyak layanan SMS lainnya.

Remaja yang lagi mabuk asmara, misalnya, bisa mencari nasihat cinta dari layanan SMS. Mereka yang bingung dengan masa depannya bisa menghubungi nomor tertentu untuk mendapatkan ramalan berdasarkan weton atau astrologi.

Ada juga kuis berhadiah yang dipandu gadis seksi di televisi saat dini hari. Kurang seru? Ada layanan yang menyuguhkan cerita seram atau nada dering (ringtone) bersuara hantu.

Daftar ini bisa diperpanjang. Untuk memikat konsumen, sebagian layanan melibatkan pesohor atau selebriti. Sebut saja artis cantik Sandra Dewi, dukun Ki Joko Bodo, peramal Mama Lauren, ilusionis Deddy Corbuzier, artis seksi Julia Perez, dan pemain sinetron Cinta Laura.

Pasar

Fenomena apakah semua itu? Layanan SMS yang tumbuh sejak tahun 2000-an dan kian marak beberapa tahun terakhir ini menggambarkan bisnis jasa komunikasi yang terus menggeliat. Setiap kiriman SMS adalah transaksi yang akhirnya menumpuk keuntungan menggiurkan.

Ari Sudrajat, CEO PT Braincode Solution, perusahaan penyedia layanan SMS, mengungkapkan, tarif layanan umumnya Rp 1.000-Rp 2.000 per sekali kirim SMS. Tarif itu biasanya dibagi antara operator telekomunikasi seluler dan penyedia layanan SMS. Pembagian umumnya 50:50, tetapi bisa 40 penyedia layanan 60 operator seluler. Jika menggandeng narasumber, penyedia layanan harus membagi keuntungannya.

Meski begitu, keuntungannya tetap besar, terutama jika dilihat dari jumlah total SMS masuk yang mencapai ribuan, bahkan jutaan. "Kalau lagi ramai, bisa 300.000 SMS masuk dalam beberapa bulan," kata Ari, yang menyediakan layanan SMS hadis, jodoh, tip kencan, horoskop, dan info lowongan kerja.

Bayangkan saja. Jika dari satu SMS dia rata-rata dapat 50 persen dari tarif SMS, katakanlah Rp 500 saja, penghasilan Ari bisa mencapai Rp 150 juta dalam beberapa bulan. Wah!

Siapa pelanggan layanan ini? Kebanyakan berasal dari kalangan anak baru gede, tetapi ada juga orang dewasa. Berawal dari iseng alias coba-coba, sebagian dari mereka keterusan sehingga rela merogoh kocek demi mencicipi sensasi yang bikin penasaran. "Awalnya saya cuma coba-coba ikut daftar ramalan lewat SMS. Ternyata, kata-kata ramalannya memberi semangat hidup. Jadi, saya langganan sampai satu minggu," kata Neneng Nurhabibi (42), guru di Naganraya, Aceh.

Itu juga dialami Saiful Anas (30), warga Pulo Gadung. Dia mengaku menghabiskan uang sekitar Rp 720.000 untuk langganan layanan info balap mobil Formula Satu selama dua bulan. "Tapi, akhirnya saya berhenti karena terlalu boros," katanya.

Pengamat komunikasi dari Universitas Indonesia, Effendi Gazali, menilai maraknya layanan SMS menunjukkan, sekarang apa pun yang bisa laku dijual segera dikomodifikasikan, mulai dari takhayul, seks, citra artis, kuis berhadiah, sampai dakwah.

"Persoalannya, komodifikasi kerap digarap dengan mengabaikan logika dan rasionalitas, hanya memberikan hiburan sesaat, menebarkan harapan kosong, atau malah mendorong orang berjudi. Di tengah pendidikan masyarakat yang relatif rendah, layanan itu bisa membuat bangsa ini makin konsumtif dan jadi obyek permainan industri kapitalisme saja," katanya.

Bagi pengamat budaya dari Universitas Parahyangan Bandung, Bambang Sugiharto, masalah itu bisa tambah serius mengingat sebagian besar materi layanan SMS itu berupa humor aneh, gosip, takhayul, ramalan, atau citra selebriti yang dangkal. Semua itu menawarkan pesona kebaruan yang mendebarkan dan menghibur, tetapi sebenarnya kosong, sesaat, dan serba permukaan.

Meminjam istilah filsuf eksistensial, Martin Heidegger, gejala itu menggambarkan gelagat kedangkalan dunia kontemporer. Masyarakat merayakan omong kosong karena tidak mampu menghadapi persoalan hidup sebenarnya yang mencemaskan. Inilah kenaifan budaya yang membenamkan diri pada segala yang remeh-temeh, dangkal, dan hanya mengambil efek emosional dari teknologi informasi.

"Gejala ini bisa menggerogoti produktivitas, etos kerja, serta mengurangi kemampuan orang melihat persoalan yang substansial karena telanjur diharu biru oleh permukaan," katanya. Bambang berharap teknologi informasi bisa dimanfaatkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan memberi inspirasi demi hidup yang lebih berkualitas.

Dalam konteks ini, Rektor Universitas Islam Negeri Jakarta Komaruddin Hidayat mencoba masuk lewat layanan SMS, Wisdom of Life. Layanan yang dimulai awal Juni itu kini punya 1.000-an pelanggan. "Saya ingin berbagi renungan hidup dari bacaan, pengalaman, dan gagasan yang saya pikirkan. Semoga itu bisa memperkaya dan memberi alternatif di tengah banyak SMS yang main-main. Hasilnya untuk fund rising lembaga pendidikan di Aceh," katanya.

Pengamat politik, Eep Saifullah Fatah, melakukan hal yang sama. Sejak Juni dia memberikan layanan SMS pendidikan politik. Menurutnya, SMS seharusnya tidak hanya dijadikan sarana ber-ha-ha-hi-hi, tetapi bisa jadi alat penyadaran politik.

http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/08/10/0212341/ketik.reg.spasi.cinta

Hidup adalah Perbuatan (Iklan)

Di sekitar siaran langsung Piala Eropa 2008, pemirsa juga teterpa iklan politik Sutrisno Bachir. Salah satu pesannya yang dilontarkan sambil berpuisi lirih mengatakan, "Kalah-menang bukan soal!"

Tentu saja ada pesan lain seperti, "Tak pernah boleh menyerah." Tapi, dalam kompetisi sekeras Piala Eropa, khususnya sejak putaran kedua, kalah-menang adalah soal hidup dan mati! Para pemain Belanda yang awalnya mengatakan tak takut menghadapi tim mana pun, begitu kalah dari Rusia 1-3, semua seperti tak mampu menegakkan kepalanya ke luar lapangan!

Iklan "Hidup adalah Perbuatan" (Sutrisno Bachir/SB) bersama beberapa iklan yang mengkritik angka kemiskinan dan menagih janji SBY tidak akan menaikkan harga BBM (Wiranto), serta iklan menyejahterakan petani dan nelayan plus membeli produk dalam negeri (Prabowo) merupakan sebuah pembuka pintu. Segera aneka iklan politik akan mengalir menyerbu ruang-ruang publik, khususnya setelah 12 Juli 2008 saat kampanye resmi dimulai.

Terkepung kuantitas

Ada dua hal praktis yang perlu dikhawatirkan di awal era baru kampanye panjang ini. Satu, kekesalan—lama-lama menjadi—apriori publik terhadap iklan politik yang seakan mengepung. Di rumah, saat menonton televisi, kita harus bertemu iklan politik. Sambil sarapan pagi, publik menemukan iklan politik terpampang di koran dekat meja makan. Begitu ke luar rumah di sudut jalan sudah ada baliho iklan politik. Sambil menyetir, mendengar radio pun tak luput dari iklan politik.

Soal kuantitas, bukan hanya masalah akumulatif saat semua partai dan kandidat ramai-ramai beriklan. Bahkan, pada aras seorang kandidat pun, jumlah yang berlebihan bisa menjadi masalah.

Iklan SB dalam beberapa hal bisa menjadi contoh. Sebagai sebuah iklan perkenalan (introducing)—apa pun yang akan diperkenalkan—ia cukup berhasil. Gambar-gambar indah dengan kebanyakan gaya stil foto mengalir lancar. Publik tersentak, SB memperkenalkan minatnya dalam kompetisi kepemimpinan selanjutnya di negeri ini, lepas dari itu mau diakui sekarang atau tidak (mengingat jawaban SB selalu, "Tunggu tanggal mainnya!").

Kemenangan atas aspek emosional ini (75 persen iklan politik menang karena aspek emosional, lihat Brader, 2006) kemungkinan telah berhadapan dengan kejenuhan emosional pula. Ibarat makan, sudah kenyang dan mulai tidak nyaman.

Pengukuran yang bertitik fokus pada awareness (seberapa banyak orang menyaksikan iklan ini, lalu mengenal SB) bukan jaminan tidak terjadi kejenuhan emosional. Peringatan dini praktis sudah bisa dirasakan jika ada di antara anggota publik mulai bersuara, antara lain, "Wah, berapa besar dana yang dikeluarkan?!"; "Bukankah lebih baik jika dana itu digulirkan untuk mengentaskan kemiskinan?", atau bahkan ekstremnya, "Wah, KPK harus turun tangan memeriksa dari mana saja uangnya!"

Berbagai kejenuhan ini jelas bekerja secara emosional dan selalu bisa dibantah dengan penjelasan rasional. SB berhak membelanjakan uang pribadinya sebesar apa pun untuk iklan politik. Sepengetahuan saya, SB juga menggulirkan dana untuk membantu rakyat dan pengusaha kecil. Jadi, anggaplah paralel dengan belanja iklannya. Namun, bukankah dalam pertarungan aspek emosional itu jauh lebih bermanfaat jika tahap perkenalan berhenti sejenak sebelum terjadi kejenuhan emosional (yang tidak perlu)?

Andaikan awareness hasil riset baru 35 persen, tetapi ini modal yang baik dan dibenarkan dalam tahapan introducing.

Kreativitas jembatan empiris

Sisi kedua adalah kreativitas. Iklan Wiranto dan Prabowo relatif sudah masuk tahap bridging (penjembatanan) menuju positioning yang nantinya diharapkan tinggal dimemori calon pemilih. Tentu aneka strategi (personal) brand image akan dicoba-lontarkan berkali-kali untuk mencapai dan menjaga pemosisian itu.

Dari aspek emosional, belum terlihat suatu arah keberhasilan penjembatanan dengan brand image yang taktis dari semua iklan politik itu. Itu pula yang menjelaskan mengapa Wiranto sebagai pribadi relatif belum diterima secara luas oleh publik dan pemerhati dibanding Partai Hanura-nya!

Iklan SB berikut yang mungkin dimaksudkan sebagai jembatan dari tahap perkenalannya, jumlahnya relatif pas, kalau itu ditujukan di seputar Piala Eropa. Namun, fungsi jembatannya belum terlihat selain ujaran indah puisi atau narasi, yang kini terlihat sebagai ciri khas promosi di televisi, antara lain iklan acara Save Our Nation (Rizal Mallarangeng). Iklan-iklan Obama, sebagai perbandingan, sejak tahap bridging membawa isu tertentu yang jelas menjadi jembatan kondisi empiris. Untuk mempertajam, jika mau menggunakan jembatan Piala Eropa, antisipasilah pertanyaan publik, apa yang akan dilakukan SB untuk olahraga, atau mau lebih spesifik untuk PSSI?

Atau, katakanlah, publik diajak berpuisi ke level makro (meski tahap awal penjembatanan tidak lazim bermain terus di level ini), dengan niat mendorong jangan pernah menyerah; tetapi dalam konteks empiris apa? Ia akan dikontraskan dengan kekurangan atau kendala apa, yang sedang riil terjadi dan akan diperbaiki SB?

Analisis saya ini semata-mata tidak ditujukan pada iklan SB. Sebentar lagi akan banyak disaksikan iklan dengan tren yang sama; mungkin still foto, puisi dan narasi nan jelek, yang belum pas kuantitas maupun kreativitasnya pada tahap yang diinginkan. Akhirnya, yang merayakan kenduri adalah biro iklan dan konsultan yang kehebatannya meyakinkan kandidat atau partai, tetapi belum pada menempatkan diri sebagai komunitas pemilih.

Selain kekuatan dari isu-isu dan tantangan empiris di tahap bridging, iklan Obama juga begitu kreatif. Tak hanya diperhatikan betul aneka negara bagian dan segmentasi pemilih muda atau kelas pekerja dan lainnya, narasi yang dibawakan pun "berbicara". Seorang penikmat iklan-iklan Obama menyatakan, "I respect so much that when Obama runs an ad, it's him in it talking to us the whole time."

Artikel ini memang baru percakapan awal menjelang masa kampanye panjang. Banyak hal masih bisa didiskusikan karena "iklan adalah perbuatan (yang amat serius dalam komunikasi politik)." Effendi Gazali Koordinator Program Magister Komunikasi Politik UI
http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/07/07/00415045/hidup.adalah.perbuatan

Iklan Asing Ancam Industri Periklanan Lokal

[JAKARTA] Iklan asing mendominasi industri periklanan di Indonesia. Jika dibiarkan tanpa adanya pembatasan peraturan, fenomena ini dikhawatirkan membawa pengaruh besar pada produk industri perusahaan lokal dalam negeri.

Oleh karena itu, pemerintah diharapkan dapat memberikan fasilitas, menerapkan kebijakan-kebijakan yang bisa memicu pertumbuhan periklanan, sehingga membangkitkan industri periklanan dalam negeri.

Demikian salah satu kesimpulan dari "Forum Diskusi Bulanan Astro Mengenai Penataan Iklan Asing di Indonesia" di Ruangan Baladewa, Gedung Bidakara, Jl Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Diskusi tersebut membahas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 25/ PER/ M KOMINFO/ 2007, yang sebagaimana diubah No. 44/ PER/ M.KOMINFO/ 12/ 2007, tentang sumber daya dalam negeri untuk produk iklan yang disiarkan lewat lembaga penyiaran.

Sejumlah tokoh tampil sebagai pembicara, yakni Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Sasa Djuasa Sendjaja, Ketua Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (PPPI) Narga Shakri Habib dan Senior Vice President Legal PT Direct Vision Erwin Darwis Purba.

Menurut Ketua PPPI Narga Shakri Habib, pembuatan iklan asing sehingga mendominasi dalam negeri ini karena proses pembuatannya lebih murah, hasilnya lebih bagus dan prosesnya pun cepat, tidak seperti produk dalam negeri.

"Di Indonesia, belanja iklan tumbuh mencapai Rp 35 triliun. Sekitar 66 persen dari belanja iklan tersebut lewat siaran televisi mencapai Rp 23 triliun. Sebagian lagi diperoleh oleh Nielsen," ujar Narga Shakri. Selebihnya lewat biro iklan perumahan, media cetak, dan lainnya.

"Pengaruh dari iklan asing itu memang sangat besar. Tujuan pembatasan untuk menghidupkan industri periklanan lokal pun dikhawatirkan justru ini nantinya dapat mematikan," jelasnya.

Sasa Djuasa Sendjaja menyampaikan, persoalan yang dihadapi industri periklanan dalam negeri menyebabkan Indonesia kalah bersaing dengan industri asing. Hal itu tidak akan terjadi bila Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran diterapkan.

Dalam Pasal 46 ayat 11 tertuang, materi siaran iklan wajib menggunakan sumber daya dalam negeri. Selain itu juga terdapat dalam Pasal 55 ayat 1 dan 2, tentang pelanggaran terhadap Pasal 46 ayat 11, dikenai sanksi administratif.

Sulit Implementasi

Selain itu, ada kewenangan yang seharusnya ditangani oleh KPI, namun Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata (Menbudpar), juga memiliki kewenangan itu.

"Semangat undang-undang memang harus disepakatai, hanya saja implementasinya tak semudah membalikkan telapak tangan. Tujuan pembatasan iklan asing sebenarnya baik. Namun, apakah pengiklan lokal sudah siap," tanya Sasa Djuasa.

Sementara itu, Senior Vice President Legal PT Direct Vision, Erwin Darwis Purba lebih fokus membahas tentang pelaksanaan iklan asing yang bukan hanya untuk siaran iklan melainkan juga satu paket dengan suatu kegiatan lain. Dia mengkritik kelemahan aturan itu.

"Misalnya, kegiatan olahraga. Johny Walker untuk kegiatan F1, Tiger Beer untuk kegiatan turnamen golf, Bardays Premier League. Apakah berarti kita tak dapat menayangkan program tersebut, karena iklan (billboard, kostum, dan baliho) dan sebagainya, sudah satu paket dalam siaran tersebut?," tanya Erwin. [AHS/U-5]

http://www.suarapembaruan.com/News/2008/07/04/index.html

Gurihnya Iklan Politik

Sejak pemilihan presiden dan kepala daerah dilakukan secara langsung, para politikus berlomba-lomba mengiklankan diri agar populer. Apakah rakyat diuntungkan dengan fenomena ini? Yang jelas, yang untung adalah media dan perancang iklan.

Ruang publik belakangan ini dikepung iklan para politikus. Baliho dan spanduk bergambar tokoh politik bertebaran di mana-mana. Slogan seperti "Ombak Besar pun Dia Berani", "Hidup adalah Perbuatan", dan lain-lain duduk berdampingan dengan slogan iklan pulsa termurah.

Iklan politik juga semakin ramai di layar kaca. Pada jam- jam tertentu, iklan semacam itu bermunculan silih berganti. Ini tidak hanya dilakukan oleh politikus yang akan bertarung dalam pemilu. Yang belum mencalonkan pun memasang iklan. Bahkan, mungkin paling banyak.

Di dalam iklan televisi, mereka muncul dengan wajah yang ramah dan kata-kata manis. Mereka mengenakan pakaian rapi lengkap dengan peci. Tampaknya mereka ingin dipersepsi sebagai orang yang bijak, religius, dan berakhlak mulia.

Mereka umumnya juga menegaskan diri sebagai tokoh patriotis, ahli menangani masalah, dan yang paling penting, peduli kepada rakyat miskin. Kepedulian itu, misalnya, mereka perlihatkan dengan mengajak rakyat ikut memberantas kemiskinan. Ada pula yang memperlihatkan kepeduliannya dengan mendemonstrasikan makan nasi aking.

Beberapa minggu terakhir, muncul lagi iklan politik di televisi berupa testimoni. Orang yang muncul dalam iklan bersaksi bahwa calon bupati A adalah lulusan perguruan tinggi ternama, berpengalaman, memiliki kepedulian kepada rakyat miskin, dan siap mengabdi kepada rakyat. Apa artinya semua ini?

Ketua Program Studi Komunikasi Pascasarjana Universitas Indonesia Dedy N Hidayat mengatakan, fenomena itu merupakan bagian dari pemasaran politik. Di Indonesia ini termasuk baru, tetapi orang akan segera menyejajarkan iklan politik dengan iklan produk biasa.

Dengan bahasa lain, iklan politik itu sejajar dengan iklan kecap yang selalu mengklaim nomor satu. Iklan politik dan iklan kecap sama-sama sedang memasarkan produk agar dikenal dan kemudian dijadikan pilihan.

Dedy tidak yakin iklan politik seperti yang banyak beredar itu akan memengaruhi pilihan masyarakat dalam pemilu. Namun, dari sudut politikus, iklan semacam ini penting untuk memperkenalkan diri kepada masyarakat lengkap dengan citra yang dibentuknya. Karena itu, mereka tidak ragu mengeluarkan uang berjumlah besar.

Miliaran rupiah

Irfan Wahid, praktisi periklanan, mengatakan, untuk mendanai proyek pencitraan, seorang politikus bisa mengeluarkan uang miliaran rupiah. Makin kurang terkenal di mata publik, makin besar uang yang harus dikeluarkan.

Umumnya, proyek semacam ini jatuh ke tangan biro atau praktisi iklan profesional. Mereka bisa mengerjakan riset awal; analisis data pemilih; membuatkan strategi komunikasi; hingga membuatkan materi iklan televisi, media cetak, radio, dan baliho.

Irfan mengaku menangani proyek pencitraan calon Adang Daradjatun ketika mencalonkan diri sebagai gubernur DKI tahun 2007. "Kami menangani secara penuh mulai dari strategi sampai eksekusi. Bahkan, cara senyumnya pun kita atur. Nilai proyek itu mencapai Rp 25 miliar untuk satu tahun," katanya.

Irfan mengaku menangani juga pembuatan iklan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Sutrisno Bachir, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Ahmad Heryawan dan Dede Yusuf (Hade) dalam Pilkada Jabar beberapa bulan lalu.

"Eksekusi untuk iklan Sutrisno Bachir nilainya Rp 2 miliar, sedangkan biaya produksi iklan Hade Rp 1 miliar. Itu di luar biaya pemasangan iklan di media massa," katanya.

Dia menambahkan, biasanya politikus menghabiskan dana antara Rp 5 miliar-Rp 10 miliar per bulan untuk membiayai pemasangan iklan di televisi dan media cetak. Untuk politikus daerah yang bertarung dalam pilkada, dana yang mereka keluarkan untuk memasang iklan berkisar Rp 1 miliar hingga Rp 5 miliar per bulan.

Irfan mengakui, proyek pencitraan politikus sangat menggiurkan. Karena itu, dia membuat perusahaan baru khusus untuk menangani iklan politik dan sosial. Di dalam perusahaan itu berkumpul orang-orang kreatif yang pernah menangani iklan Adang dan rivalnya di pilkada, Fauzi Bowo. Di situ juga berkumpul tim kreatif yang menangani iklan pilpres Susilo Bambang Yudhoyono dan tim kreatif rivalnya, Wiranto. Untuk urusan duit, mereka semua bersatu.

Harry Tjahjono, penulis naskah skenario "Si Doel Anak Betawi", juga merasakan gurihnya iklan politik. Dia pernah menggarap strategi komunikasi Rano Karno ketika akan mencalonkan diri sebagai wakil gubernur DKI tahun 2007.

Setelah itu, menggarap strategi komunikasi cagub Jawa Timur Achmady. Dia membuatkan konsep, tag line (slogan), iklan dan program televisi. "Saya menggarap Pak Achmady enam bulan," kata Harry yang kini sedang menggarap iklan sejumlah calon anggota parlemen.

Biasanya, kata Harry, proyek pencitraan dimulai dengan membuat survei pemilih dan penyusunan strategi iklan. Biasanya survei dilakukan empat kali. "Jika hasil survei pertama calon belum populer, kami akan menggenjot pemasangan spanduk, umbul-umbul, dan baliho. Setelah itu, calon akan nongol dalam iklan televisi," ujar Harry.

Sampai di sini, calon sudah harus mengeluarkan uang sekitar Rp 2 miliar. "Itu termasuk murah."

Agung Handoko, pemilik Barru Production, juga mengakui proyek iklan politik sangat menggiurkan. "Ini bisnis yang seksi. Proyeknya banyak, untungnya bisa sampai 30 persen dan bayarannya tunai. Tidak ada transfer-transferan," katanya.

Dia pernah menggarap proyek iklan politik untuk televisi dengan durasi 30 detik bernilai Rp 1,2 miliar. Pembayaran dilakukan di tempat parkir sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta. "Duitnya diberikan begitu saja di dalam mobil," katanya.

Meskipun begitu, kata Agung, mengerjakan iklan semacam ini juga ada risikonya. "Kalau tidak hati-hati kita bisa dikemplang," katanya.

Tamrin Amal Tomagola, sosiolog dari UI, mengatakan, pada era komunikasi politik yang masif seperti sekarang, politikus harus memiliki aset ekonomi dan uang. Mereka tidak cukup hanya memiliki kompetensi.

Persoalannya, uang yang digunakan untuk membuat iklan itu asalnya dari mana? - Budi Suwarna & Jimmy S Harianto

http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/07/06/02074280/gurihnya.iklan.politik

Gara-Gara Iklan TV, Sutrisno Bachir Disomasi

Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional Sutrisno Bachir disomasi oleh Masyarakat Hukum Indonesia (MHI) terkait penayangan iklan dirinya di sejumlah media cetak dan elektronik.

Salinan somasi bernomor 53/B/MHI/VI/2008 yang diterima Antara di Jakarta, Sabtu, menyatakan penayangan iklan Sutrisno bertema "Hidup Adalah Perbuatan" menunjukkan ketidakpekaannya atas krisis yang sedang dialami sebagian besar warga Indonesia.

Somasi yang ditandatangani oleh Direktur Eksekutif MHI AH. Wakil Kamal itu menyatakan Sutrisno seharusnya menggunakan biaya produksi iklan yang mencapai sekira Rp300 miliar itu untuk kepentingan yang lebih berharga seperti kerja sosial yang konkret demi memberdayakan masyarakat.

"Saudara telah menghambur-hamburkan uang yang sangat besar itu hanya untuk kegenitan politik saudara semata," tegur Wakil Kamal kepada Sutrisno dalam somasi itu.

MHI bahkan mempertanyakan asal dana untuk memproduksi iklan tersebut mengingat Sutrisno pernah mengalami masalah keuangan karena tersandung hutang Grup Ika Muda miliknya sebesar Rp780 miliar dan hutang Rp173 miliar terhadap Dirjen Piutang dan Lelang Negara.

Menurut MHI, adalah berbeda orang yang benar-benar tokoh tidak akan bertingkah seperti orang yang merasa tokoh atau orang yang menyatakan dirinya tokoh. "Jika saudara ingin menjadi tokoh nasional sejati bukan begitu caranya, seharusnya saudara meneladani Prof Dr Amien Rais yang telah bekerja keras dan berkontribusi konkret bagi upaya perubahan dan memajukan bangsa ini," kata Wakil Kamal dalam somasi itu.

Dalam somasi, MHI menuntut Sutrisno segera menghentikan iklan yang dianggap tidak mendidik dan tidak mencerdaskan itu. MHI juga minta pria asal Pekalongan, Jawa Tengah, itu untuk menjelaskan kepada publik asal dana yang digunakan untuk memproduksi iklan dirinya.

MHI melayangkan tembusan somasi itu antara lain kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum, Ketua Majelis Ulama Indonesia, Ketua Umum Muhammadiyah, dan Ketua Umum Nahdlatul Ulama. (Ant/OL-2) - http://www.mediaindonesia.com/

Kartu Kuning dan Buka Kartu Kedua LSI

Tulisan di Indo Pos, ''Kartu Kuning Kedua untuk LSI Saiful Mujani'' (12/6/08, halaman 2), sangat menarik. Sebagai pengajar ilmu komunikasi politik, saya punya segudang alasan untuk tidak-boleh-tidak mengomentarinya.

Alasan pertama, tulisan tersebut keluar sebagai tahap terbaru sebuah kompetisi atau saling membandingkan yang sebenarnya sudah cukup panjang. Judul atau istilah ''Kartu Kuning Kedua'' saja sudah menggambarkan hal tersebut. Untuk alasan ini, saya mendukung! Kompetisi yang ketat akan membuat lembaga survei berhati-hati mempertahankan kualitas operasional, akurasi hasil, serta pada saat yang sama etika profesinya!

Bagi saya, figur-figur di balik kompetisi itu juga sangat menarik! Denny J.A. (bersama Lingkar Survei Indonesia) dan Saiful Mujani (dengan Lembaga Survei Indonesia-nya) boleh dibilang sebagai dua ilmuwan lebih senior daripada saya, yang di sana-sini juga bersinggungan dengan saya pada beberapa kegiatan ilmiah maupun praktik di lapangan.

Gaya mereka mungkin berbeda. Tapi, keduanya saya kagumi. Secara khusus dalam ranah survei untuk demokratisasi. Bahwa mula-mula sekelompok ilmuwan bersama-sama, lalu berpisah dan saling mendirikan lembaga survei, itu merupakan hal yang wajar pula. Yang penting bagaimana gaya yang berbeda serta kiprah mereka itu ditinjau dari segi kepentingan publik, dalam konteks memajukan demokratisasi tersebut.

Alasan kedua, ada dua tulisan di halaman tersebut yang ditulis oleh ''adv''. Mungkin saja ada wartawan atau koresponden Indo Pos yang memiliki inisial tersebut. Misalnya, nama aslinya ''Advonturius'' atau ''Adelina Veri'' dan seterusnya.

Nah, yang agak berbeda kalau-kalau kedua tulisan itu merupakan ''advertorial''. Artinya, sebuah jenis iklan yang menyampaikan kepentingan pemasang iklan, walau sebetulnya bisa juga digunakan untuk kepentingan publik. Seumpama ia termasuk jenis iklan layanan masyarakat yang biasanya dikaitkan dengan kepentingan advokasi publik tentang sesuatu isu (dalam hal ini ambil contoh isu memberdayakan publik untuk membaca hasil quick count secara tepat).

Namun, kalau benar tulisan tersebut adalah advertorial, lebih baik kita jangan malu-malu untuk buka kartu dan menuliskan secara lengkap di ujung tulisan tersebut atau di pojok kiri kolomnya.

Tentu ada konsekuensinya. Nanti pembaca bertanya-tanya siapa ya yang kira-kira memasang advertorial seperti itu. Tapi, itu adalah etika beriklan dan di sisi publik mungkin merupakan seni pula untuk menduga-duga.

Alasan ketiga, betulkah LSI Saiful Mujani harus mendapat kartu kuning kedua? Jika melihat materi yang dibahas dalam tulisan tersebut, yakni quick count pilkada Sumatera Utara dan Pilkada Kalimantan Timur (Kaltim), saya sebagai seorang pengajar tidak akan berani menyatakan sejauh itu. Setidaknya dengan berpegang pada basis metodologi dan etika profesi saya, saya harus menerima dan meletakkan pada porsinya. Kesalahan absolut rata-rata LSI Saiful Mujani di Sumut dan Katim masing-masing 0,81 persen serta 0,86 persen.

Kita mafhum bahwa quick count bersandar pada sampling. Dengan itu, akan selalu ada sampling error (kesalahan akibat sampling). Metode sampling akan menentukan besar kecilnya kesalahan itu. Dalam quick count LSI di kedua provinsi tersebut, telah disebutkan bahwa metode yang digunakan adalah kombinasi stratified-cluster random sampling. Yakni, 300 TPS dipilih secara random dari seluruh kabupaten atau kota di Sumut dan Kaltim dengan jumlah proporsional di masing-masing kabupaten atau kota tersebut.

Dengan metode tersebut, margin of error quick count bisa kurang atau lebih dari 1 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Lain kalau yang digunakan adalah simple random sampling, margin of error bisa di bawah 1 persen. Namun, lagi-lagi karena metodenya bukan simple random sampling, kesalahan bisa lebih besar akibat ''cluster'' yang digunakan. Dan kesalahan rata-rata semacam itu ditoleransi secara ilmiah.

Alasan atau persoalan keempat, bolehkah LSI Denny J.A. disebutkan lebih akurat daripada LSI Saiful Mujani? Sebagaimana yang tergambar dengan cukup baik dalam tulisan atau advertorial itu, jelas dan sah! Tapi, secara ilmiah, kita tidak bisa menyatakan LSI Saiful Mujani salah, apalagi harus diberi sanksi moral! Kalau hanya istilah ''kartu kuning'' yang pakai tanda kutip, boleh-boleh saja. Teknik seni semacam itu biasa dilakukan dalam dunia periklanan, agar kontrasnya lebih terlihat.

Alasan kelima, saya sebagai pengajar maupun praktisi produksi televisi memang agak terganggu kalau sebuah acara quick count di televisi terhenti begitu saja karena pembatasan durasi tayang, misalnya sejam. Lalu, kelanjutannya hanya disampaikan dalam bentuk running-text.

Menurut hemat saya, jika ada perubahan signifikan pada data yang masuk, perlu dilakukan semacam breaking (quick) count! Dan ketika data telah masuk 100 persen, wajib disampaikan kembali secara lengkap dalam format awal, walau durasi tayangnya lebih pendek.

Format running-text saya anggap tidak memadai untuk menyampaikan hasil akhir quick count yang komprehensif. Apalagi dalam kasus pilkada Kaltim, hasil akhir quick count LSI Saiful Mujani (ketika semua data telah masuk) membalikkan apa yang disampaikan ketika menutup acara quick count pertama sesaat sesudah pemungutan suara di TPS selesai.

Betul, saat menutup acara, Saiful Mujani mengingatkan kembali bahwa belum bisa dipastikan siapa yang menempati urutan satu antara Amin dan Awang di Kaltim. Tapi, psikologis publik pasti akan lebih konsonan (tenang sambil menunggu hasil akhir) kalau diberitahukan bahwa akan ada updating jika terdapat perubahan hasil yang signifikan dalam proses masuknya data serta hasil akhir akan ditayangkan pada jam tertentu (lagi-lagi bukan sekadar running text).

Akhirnya, sebagai peminat dan penikmat, baik karya LSI Denny J.A. maupun Saiful Mujani, saya berharap tulisan saya ini bisa mendudukkan masalah pada porsinya, sehingga publik bisa makin meminati dan menikmati proses serta hasil survei politik di tengah kita.

Saya suka pada orang yang buka kartu bahwa sesuatu adalah advertorial. Saya juga suka dengan istilah ''kartu kuning'', tapi harus pakai tanda kutip sebagai gaya perbandingan periklanan (sambil tetap mengatakan apa yang dihasilkan kompetitor masih benar secara ilmiah). Tentu saja saya makin suka persaingan antara ''Election Channel'' dan ''TV pemilu'' yang tetap melakukan updating secara seimbang. Kurang rancak kalau quick count sejam pertama live (siaran langsung), lalu selanjutnya hanya running-text! (*)

Effendi Gazali, koordinator Program Master Komunikasi Politik UI
Jawa Pos Jum'at, 20 Juni 2008

Jangan Biarkan Anak Anda Tergoda Iklan Rokok

Kalau remaja laki-laki gampang tergoda menikmati rokok, itu sudah biasa. Laki-laki umumnya akrab dengan barang berasap itu, tetapi entah termakan oleh rayuan iklan, ternyata remaja perempuan Indonesia juga sudah terjerembap rokok yang membahayakan kesehatan tersebut.

Remaja perempuan di Indonesia mempunyai akses yang sangat mudah untuk mendapatkan rokok. Itulah hasil riset yang dilakukan oleh Koalisi untuk Indonesia Sehat (KuIS) bekerja sama dengan South-East Asia Tobacco Control Alliance (SEATCA) dengan melibatkan 3.040 responden perempuan berusia 13-25 tahun.

Bahkan hasil riset menemukan sebanyak 34,78 persen responden usia 13-15 tahun mengaku sangat mudah untuk mendapatkan rokok. Persentase ini lebih tinggi dari mereka yang mengatakan sangat sulit mendapat rokok 17,39 persen atau sedikit sulit memperoleh rokok 23,91 persen.

"Salah satu penyebab mudahnya akses remaja untuk mendapatkan rokok adalah belum adanya peraturan pelarangan penjualan rokok pada anak di bawah umur," kata Tini Hadad, Dewan Eksekutif KuIS.

Ditegaskan, pelarangan tersebut juga akan sia-sia, jika pembatasan ruang untuk merokok tidak ditegakkan, seperti di sekolah, di rumah dan di tempat-tempat umum. Karena itu, masyarakat sebaiknya dilibatkan dalam setiap pembuatan peraturan tentang rokok agar mereka bisa ikut mengawasi penegakan aturannya.

Sampai saat ini memang belum ada peraturan perundang-undangan di Indonesia yang secara tegas mengatur upaya perlindungan anak di bawah 18 tahun dari bahaya rokok.

Bahkan, dalam Peraturan Pemerintah (PP) 23/2003 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan, tidak ada satu pun pasal yang melarang penjualan rokok kepada anak di bawah usia.

Meskipun Pemerintah telah mengesahkan UU No 23/2002 tentang Perlindungan Anak, sampai saat ini Indonesia belum mempunyai peraturan yang melarang anak-anak merokok. Pasal 59 UU Perlindungan Anak menegaskan, kewajiban Negara untuk melindungi anak dari zat adiktif, namun, tidak ada peraturan yang rinci mengatur langkah-langkah perlindungannya.

Tidak Efektif

Sekalipun telah ada peraturan-peraturan yang memuat pasal pengendalian tembakau, fakta menunjukkan bahwa upaya penegakan hukum masih lemah. Sebanyak 95,14 persen responden di desa dan 90,84 persen responden di kota meyakini bahwa kurangnya penegakan hukum telah menghambat implementasi peraturan kawasan bebas asap rokok. Berbagai kebijakan pemerintah ternyata juga dinilai belum efektif. Sekitar 40 persen responden beranggapan bahwa upaya pemerintah dalam menegakkan peraturan terkait iklan rokok, promosi dan kegiatan sponsor tidak efektif.

Selain itu, 85,14 persen responden di daerah dan 75,89 persen responden di Ibukota menyebutkan tingginya penerimaan sosial sebagai salah satu faktor penghambat pelaksanaan peraturan yang terkait dengan rokok.

Riset yang dilakukan KuIS pada akhir tahun 2007 ini juga membuktikan bahwa banyak anak-anak yang terpapar asap rokok di rumahnya. Sebanyak 51,67 persen responden usia 13-15 tahun menyatakan bahwa mereka kadang-kadang mendapati orang lain merokok di rumahnya, padahal saat itu mereka sedang berada di rumah.

Hal yang lebih memprihatinkan, terdapat 26,13 persen remaja yang menyatakan sering menjumpai orang lain merokok di rumahnya. "Kondisi demikian bisa membuat anak berpikir bahwa merokok adalah hal yang wajar, karena banyak orang yang bisa melakukannya," jelas Tini.

Sebagian besar responden riset KuIS menyatakan bahwa faktor utama yang mendorong mereka untuk mencoba merokok pertama kali adalah lingkungan atau pergaulan dengan teman. Namun, bagi mereka yang telah kecanduan rokok, dalih untuk melepaskan ketegangan atau stres menjadi alasan utama untuk terus merokok.

Hal yang menarik, sebagian remaja perempuan menyatakan "setuju" 34.4 persen dan bahkan "sangat setuju" 18.78 persen dengan pernyataan bahwa merokok dapat membantu mereka untuk menjaga berat badan. Riset ini juga menemukan adanya korelasi signifikan pada tingkat kepercayaan 95 persen antara pendapat mengenai merokok dengan status responden yang perokok atau bukan perokok.

Mereka yang perokok cenderung memiliki opini yang lebih positif mengenai perilaku merokok. Melihat hal ini, fokus kampanye pengendalian tembakau hendaknya tidak terbatas pada para perokok saja, tetapi juga melibatkan dan memihak pada warga yang menjadi perokok pasif, termasuk anak-anak.

Terus -menerus

Menanggapi hal ini, Tini Hadad kembali mengingatkan tentang perlunya kesadaran. Jadi, upaya untuk mencegah anak-anak dan masyarakat agar tidak merokok harus melibatkan masyarakat, termasuk perokok pasif dan mereka yang terkena dampak negatif rokok. ''Satu hal lagi yang tidak boleh dilupakan adalah pendidikan mengenai bahaya rokok kepada remaja harus dilakukan secara terus-menerus," tegasnya.

Tini menyarankan agar kampanye antirokok juga jangan sebatas slogan, iklan atau poster saja. "Riset kami membuktikan bahwa hanya kurang dari 20 persen responden yang mengaku tidak pernah melihat atau mendengar pesan-pesan antirokok," papar Tini. Umumnya, remaja perempuan mengetahui pesan antirokok melalui televisi 81,08 persen di kota dan 95,7 persen di desa) dan poster 63,82 persen di kota dan 58,22 persen di desa. Namun, pesan atau iklan antirokok yang sudah ada dianggap kurang menarik dan tidak mempengaruhi seseorang berhenti merokok.

Temuan riset ini dipresentasikan oleh Anti Hadi, External Relations Manager KuIS, pada pertemuan SEATCA di Kuala Lumpur tanggal 19 Mei lalu. Selain memaparkan hasil riset, dalam kesempatan tersebut, Anti juga berdiskusi dengan para pemerhati masalah rokok se-Asia Tenggara tentang rencana advokasi pengendalian tembakau di tingkat nasional dan regional. [E-5]

http://www.suarapembaruan.com/News/2008/06/15/index.html

ATVSI Dukung SKB Pembatasan Iklan Luar Negeri

10/06/08 ANTARA News - Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI) mendukung diberlakukannya peraturan bersama (Surat Keputusan Bersama/SKB) Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo) dan Departemen Kebudayaan dan Pariwisata (Depbudpar) yang membatasi iklan dari luar negeri yang diputar atau dimuat di media massa Indonesia.
"Kita mendukung dan menyambut baik SKB pembatasan iklan itu. SKB Itu sebenarnya pelaksanaan dari UU Penyiaran, dan bertujuan untuk mengembangkan industri kreatif dalam negeri," kata Ketua Harian ATVSI, Uni Z. Lubis, yang dihubungi di Jakarta, Selasa.

Akan tetapi, lanjut Uni, beberapa asosiasi periklanan dan media TV, seperti ATVSI, PPPI (Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia) dan APPINA (Assosiasi Perusahaan Pengiklan Indonesia) telah bertemu dan memberikan penjelasan kepada pemerintah tentang minimnya sumberdaya manusia yang berkualitas pada industri periklanan Indonesia.

"Selama ini, kita kekurangan tenaga kreatif pembuat iklan yang baik. Kalau ada terkonsentrasi pada sejumlah rumah produksi yang besar, yang sebagian diantaranya ada saham asingnya. Order pembuatan iklan semua ke mereka," jelas Uni.

Oleh karena itu, banyak produsen pembuat iklan yang akhirnya membuat iklan di luar negeri seperti Thailand daripada antri lama menunggu pembuatan iklan di beberapa rumah produksi tersebut.

Untuk menyiasati kondisi tersebut, Uni mengatakan ATVSI telah mensosialisasikan kepada asosiasai pembuat iklan bahwa mereka harus mengisi formulir yang menyatakan bahwa iklan yang akan diputar di televisi anggota ATVSI dibuat di Indonesia.

"Kita sudah buat peraturan, rumah produksi harus menandantangani surat pernyataan bahwa iklan sudah dibuat sesuai permen itu (SKB pembatasan iklan) untuk melindungi industri televisi sendiri. Selama ini sudah ada yang berjalan," kata Uni.

Sebelumnya, Depkominfo) dan Depbudpar mengeluarkan peraturan bersama (Surat Keputusan Bersama/SKB) yang membatasi iklan dari luar negeri yang diputar atau dimuat di media massa Indonesia.

"SKB Depkominfo dan Depbupdar ini bertujuan agar industri periklanan di dalam negeri tumbuh lebih baik," kata Menkominfo Muhammad Nuh di Jakarta, Jumat (6/6).

Nuh menjelaskan SKB dalam bentuk peraturan menteri (Permen) tersebut telah ditandatangani oleh dirinya dan Menbudpar Jero Wacik pada 30 Mei kemarin dengan nomor surat Nomor 20/Permen Kominfo/05/08 dan PP-32/PW.204/MKP/2008.

Dengan SKB ini, produksi iklan yang dipertunjukkan dan disiarkan wajib menggunakan sumber daya berasal dari dalam negeri, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia.

Esensi dari peraturan bersama Menkominfo dan Menbupdar yaitu untuk mendorong tumbuhnya kemampuan nasional meliputi sumber daya manusia dalam rangkaian produksi periklanan seperti sutradara, pemeran atau model, pengarah kreatif, dan sebagainya.

Selain itu juga untuk meningkatkan penggunaan sumber daya alam untuk produksi iklan, seperti panggung, bangunan, panorama alam, flora, fauna, musik, kesenian, dan bahasa.

"Ada dua pendekatan kebijakan SKB ini yaitu memberi kesempatan yang lebih besar bagi rumah produksi dalam negeri dan perbandingan penggunaan satu tenaga ahli luar negeri harus didampingi tiga tenaga dari dalam negeri untuk pembelajaran," jelas Nuh.

Dalam kesempatan yang sama Dirjen SKDI (Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi) Depkominfo Freddy Tulung mengatakan dari hasil tim peneliti empat asosiasi (APPINA, PPPI, IPFFI dan ATVSI) ditemukan fakta kurannya sutradara yang berkualitas.

"KIta hanya mempunyai lima sutradara yang berkualitas internasional. Padahal idealnya dibutuhkan 50 sutradara dengan asumsi setiap sutradara film iklan mampu membuat 2-3 film iklan," kata Freddy.

Sedangkan jumlah iklan baru yang melibatkan rumah produksi diperkirakan 1.400 iklan per tahun atau sekitar 116 judul film iklan.

Sesuai SKB Depkominfo dan Depbudpar, lanjut Freddy, setiap lembaga penyiaran wajib mengutamakan penyiaran produk iklan yang menggunakan sumber daya dalam negeri, kecuali iklan yang terpaksa karena kondisi alam dan SDM dalam negeri tidak tersedia sehingga diproduksi dari luar negeri.

Iklan yang mendapat pengecualian misalnya iklan pariwisata negara asing; iklan properti yang berlokasi di luar Indonesia; iklan pertandingan internasional, perlombaan, pendidikan dan kegiatan yang berlokasi di luar negeri; serta iklan brand global atau brand image dengan tokoh yang sama di seluruh dunia. (*)

http://www.antara.co.id/arc/2008/6/10/atvsi-dukung-skb-pembatasan-iklan-luar-negeri/