Republik Tanpa Opini Publik? (Opini Makmur Keliat)

Republik pada dasarnya berarti urusan masyarakat luas. Makna semantik ini menjadi penanda amat jelas, republik berbeda dari monarki.

Dalam monarki tidak dikenal istilah urusan publik. Semua merupakan urusan raja, bahkan warganya dianggap "milik" raja. Republik juga berbeda dengan korporasi. Dalam korporasi, hanya pemilik atau pemegang saham yang memiliki suara.

Namun, dalam republik, semua orang menjadi pemilik. Karena itu, semua hal bisa berubah menjadi urusan bersama. Dalam rumusan kalimat negatif, republik tidak hanya berarti urusan penguasa dan negara, juga tidak hanya menjadi urusan pengusaha. Karena itu, republik dipahami sebagai kebersamaan dalam pemilikan.

Tanpa makna publik

Negara Indonesia juga dibentuk dengan semangat republik. Itu sebabnya kita memberi nama Republik Indonesia. Implikasinya, sejak 17 Agustus 1945, Indonesia dilahirkan dengan asumsi politik bahwa ia tidak lagi dimiliki pihak kolonialis asing. Sejak itu, setiap warga merupakan pemilik sah dari yang disebut dengan Indonesia.

Karena itu, negeri yang memiliki semangat politik republik tidak boleh terlihat asing bagi warganya. Akan amat aneh terlihat jika warga dari suatu republik amat jauh dari publiknya. Demikian juga, karena semangat pemilikan bersama itu, republik harus dibela saat sedang dalam bahaya, misalnya karena diserang pihak asing. Jika ini terjadi, setiap warga diharapkan dapat menjadi patriot-patriot republik.

Namun, harapan agar setiap warga dapat menjadi patriot republik itu tidak akan muncul jika "republik" hanya hadir dalam pengertian tanda kutip. Maksudnya, nama dan bentuknya ada, tetapi semangat atau ruhnya hilang. Dalam sinisme politik, ia dapat muncul dalam dua ungkapan. Misalnya, "Indonesia adalah republik, tetapi wataknya kerajaan". Ungkapan lain, "Indonesia adalah republik, tetapi wataknya korporasi". Dua ungkapan ini menyampaikan pesan, kata publik dalam republik telah berhenti menjadi sebuah makna. Republik mungkin dirasakan telah dikelola seperti kerajaan atau dikelola seperti korporasi.

Wacana

Republik yang dikelola dengan dua watak aneh ini ada dalam posisi amat berseberangan dengan gagasan opini publik. Republik dengan watak seperti ini cenderung melihat opini publik sebagai sesuatu yang tidak bermanfaat, bahkan memunculkan bahaya.

Republik dengan watak seperti ini selalu berupaya membatasi kebebasan media dalam menyampaikan informasi kepada publik. Berbagai instrumen digunakan untuk membatasi. Mulai dari yang amat nyata seperti undang-undang penyensoran, pelarangan untuk memublikasikan aneka gagasan dari buku-buku tertentu, sengaja memobilisasi massa untuk melakukan demonstrasi mendukung sikap pemerintah yang dikenal dengan istilah penyensoran tersembunyi, hingga instrumen yang amat halus seperti intimidasi diam-diam hingga melarang media untuk memublikasikan proses hukum yang sedang berlangsung, yang dalam istilah teknis-hukum dikenal konsep prior restraint.

Pertanyaannya, mungkinkah suatu republik hadir tanpa opini publik? Tentu saja bisa, tetapi hanya dalam kerangka waktu terbatas. Rezim Orde Baru adalah republik yang tidak menyukai opini publik. Rezim itu diruntuhkan dan kini menjadi bagian sejarah. Penyensoran oleh Orde Baru untuk membatasi opini publik hanya menghasilkan kisah-kisah sebaliknya. Kemajuan teknologi komunikasi saat ini amat tidak mungkin melakukan penyensoran opini publik. Tujuan seperti itu hanya mungkin dilakukan jika secara fisik semua warga tidak lagi memiliki indra penglihatan dan pendengarannya. Republik Indonesia bukan didirikan untuk tujuan membuat warganya kehilangan indra pendengar dan penglihatan, tetapi untuk mencerdaskannya.

Jadi, tidak ada gunanya membatasi opini publik kecuali kita bermaksud meruntuhkan republik ini. Opini publik juga tidak perlu terlalu dicemaskan. Opini publik biasanya tidak stabil, dinamis, dan bisa direkayasa, seperti diperlihatkan berbagai lembaga survei menjelang pemilu lalu. Opini publik bukan suatu kebenaran permanen.

Namun, tanpa ada kebebasan untuk menyampaikan pendapat, kita tak akan pernah melakukan wacana. Bagi warga negara yang jauh dari kekuasaan dan pusat pembuat kebijakan, wacana yang dilontarkan media dan menjadi bagian opini publik merupakan bagian identitasnya. Dan saat wacana ini diambil alih dan dibatasi pihak lain, pertanyaannya kemudian adalah identitas, harapan, dan kehormatan apa lagi yang masih dimiliki? MAKMUR KELIATPengajar FISIP Universitas Indonesia -- http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/11/30/02361257/republik.tanpa.opini.publik

Berita Rasa "Infotainment"

Budi Suwarna

Televisi, belakangan ini, mengemas berita politik dengan gaya infotainment. Barangkali, inilah konsekuensi logis akibat masuknya politik ke tengah budaya hiburan yang salah satu pusatnya adalah televisi.

Politik pun lagi tidak lagi dipandang sebagai peristiwa semata, melainkan juga tontonan yang penuh drama, konflik, skandal, dan kadang dibumbui perselingkuhan. Perbincangan tentang politik—seperti perseteruan KPK-Polri—tak kalah heboh dibandingkan kasus kawin-cerai artis.

Tidak heran jika produser televisi dengan sadar mengemas berita politik sedemikian rupa demi mendongkrak rating. "Politik itu sekarang seperti gosip, sama-sama bisa dijual asalkan kita bisa mengemasnya," ujar Manager Produksi Berita MetroTV Dadi Sumaatmadja, Rabu (25/11).

Pertimbangan itulah yang antara lain mendorong MetroTV membuat Newsmakers, program berita politik dalam kemasan infotainment yang tayang setiap Rabu malam sejak tiga bulan lalu. Boleh dikata, acara ini meminjam hampir semua trik infotainment dalam menyedot pemirsa, mulai pemberitaan yang fokus pada orang sampai potongan gambar sensasional yang berseliweran cepat. Bahkan, cara membaca narasi juga terdengar dramatis seperti gaya bicara Feni Rose di acara gosip Silet.

Seperti halnya infotainment, Newsmakers memang mendayagunakan seluruh potensi audio-visual untuk mengonstruksi cerita, menggiring persepsi, hingga menjustifikasi "realita".

Tengoklah bagaimana acara ini menyajikan berita perseteruan KPK-Polri. Ketika gambar Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah—dua mantan pemimpin KPK—muncul, terdengar potongan syair lagu "cicak-cicak di dinding/ diam-diam merayap...".

Giliran gambar petinggi Polri Susno Duadji, diperdengarkanlah lagu dari duo Ratu, "Lelaki Buaya Darat", "...buaya darat/ busyet aku tertipu lagi/ huo huo o...."

Produser Newsmakers Suryansyah mengatakan, pihaknya sengaja menggunakan lagu sebagai musik latar (scoring) berita. "Biasanya kami memilih lagu yang liriknya nyambung dengan narasi berita ."

Narasi Newsmakers juga khas infotainment yang kerap menghadirkan pertanyaan besar tanpa jawaban di ujung kisah. Di episode 11 November, misalnya, acara itu melempar pertanyaan, "Adakah hubungan antara pertemuan Rani (Juliani) dan Antasari (Azhar) dengan pembunuhan Nasrudin Zulkarnain? Inilah misteri yang belum terjawab".

Meski diwarnai permainan tanda dan bahasa yang mirip infotainment, Suryansyah menolak jika Newsmakers disamakan dengan acara gosip. "Kami tetap bersandar pada fakta. Kami juga tidak membicarakan urusan pribadi orang. Kami memberitakan orang selama berkaitan dengan sebuah kasus. Inilah yang membedakan Newsmakers dengan infotainment benaran," katanya.

Godaan "infotainment"

Mengapa berita perlu dikemas seperti infotainment? Ini ada kaitannya dengan karakter industri televisi yang menuntut produser—termasuk produser program berita—membuat program menarik sekaligus laku dijual. Karena infotainment terbukti mampu menyedot banyak penonton, sebagian produser berita pun tergoda menjajal trik infotainment.

Dengan kemasan seperti itu, kata Suryansyah, Newsmakers meraih rating di atas dua pada pertengahan November. Ini hasil yang bagus untuk sebuah acara berita.

Selain Newsmakers, beberapa program berita lainnya juga meminjam sebagian trik infotainment. Lihat saja, setiap ada bencana besar, televisi menyajikan gambar dramatis yang berlebat cepat dengan iringan lagu Ebiet G Ade, "Untuk Kita Renungkan". Ketika Indonesia bersengketa dengan Malaysia soal Ambalat, televisi menyajikan beritanya dengan iringan "Maju Tak Gentar".

Berita dengan kemasan infotainment memang menarik sebagai sebuah tontonan, terutama bagi pemirsa Indonesia yang selama bertahun-tahun biasa disodori rumor dan gosip.

Namun, pendekatan ini membuat pemirsa sulit membedakan antara fakta, fiksi, realitas, simulakra, kebenaran, kepalsuan. Semuanya bercampur aduk dan tidak karu-karuan. -- http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/11/29/03365079/berita.rasa.infotainment

Oknum Kepolisian Ancam Bredel Media

Hery Winarno - detikNews

Jakarta - Ancaman kepada media kembali terjadi. Kali ini hal tersebut menimpa seorang wartawan yang hendak mengabadikan momen dengan kameranya.

Kejadian bermula saat Sandro sedang meliput proses pemotongan hewan kurban di Lapangan Bhayangkara Mabes Polri. Saat itu satu ekor sapi yang akan disembelih berontak dan berlari.

Melihat kejadian unik tersebut Sandro berusaha mengabadikannya dengan kamera. Namun Sandro malah ditegur oleh seorang panitia yang belakangan diketahui merupakan aparat kepolisian.

"Dari mana kamu?" tanya oknum polisi itu seperti ditirukan Sandro.

Kemudian dijawab oleh Sandro bahwa dirinya dari wartawan. Namun Sandro malah mendapatkan ancaman.

"Beritain yang bener, awas saya bredel nanti," bentak si oknum yang mengenakan baju koko putih itu.

Kejadian tersebut tidak terjadi sekali, wartawan tersebut diancam hal serupa hingga dua kali disertai dengan nada yang tinggi.

Ketika rekan wartawan lain berusaha untuk meminta konfirmasi kepada yang bersangkutan, beberapa wartawan juga mendapat kekerasan. "Kamu jangan coba-coba ngancam saya," bentak oknum tersebut.

Namun setelah ditenangkan rekan panitia lainnya, oknum tersebut akhirnya mau meminta maaf.

"Saya tidak mengancam cuma mengingatkan saja soalnya pengalaman yang sudah-sudah begitu (pemberitaan tidak benar). Sudah saya tidak mau komentar, saya minta maaf," ujar si oknum dan langsung berlalu dari wartawan.

Menurut Ketua Panitia, yang bersangkutan memang anggota kepolisian dan punya masalah dengan emosi. Sayangnya hingga saat ini tidak ada yang bisa ditanyai indentitas oknum tersebut. Namun informasi dari berbagai sumber yang bersangkutan merupakan perwira menengah berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) yang berdinas di Mabes Polri. (her/gah)--http://www.detiknews.com/read/2009/11/27/143357/1249859/10/oknum-kepolisian-ancam-bredel-media

Pemanggilan Pimpinan Surat Kabar, Protes dan Unjuk Rasa Terus Muncul

Puluhan wartawan, tokoh lembaga swadaya masyarakat, dan wakil rakyat asal Sulawesi Selatan di Makassar, Sabtu (21/11), berunjuk rasa mengecam pemanggilan para pimpinan redaksi dua surat kabar di Jakarta.

Unjuk rasa itu dilakukan di depan Monumen Mandala Pembebasan Irian Barat, Makassar. Para pengunjuk rasa berorasi dengan membawa poster "Tolak Kriminalisasi Pers", "Jangan Bungkam Pers", "Kami Butuh Polisi yang Menghormati HAM", dan lainnya.

Koordinator aksi, Jumadi Mappanganro, menyatakan, aksi itu merupakan wujud keprihatinan mereka terhadap pemanggilan pimpinan redaksi Kompas dan Seputar Indonesia.

Warga Makassar yang juga mantan aktivis pergerakan mahasiswa, Tajuddin Rahman, menyatakan, dirinya mengikuti aksi itu karena pemanggilan pimpinan redaksi Kompas dan Seputar Indonesia adalah intimidasi penguasa pascapemberitaan transkrip dugaan rekayasa kriminalisasi KPK. "Seharusnya Anggodo yang segera diperiksa," kata Tajuddin.

Anggota DPR dari Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan II, Akbar Faisal, menyatakan, pers tidak bisa dibawa ke ranah (penyidikan) seperti itu.

Direktur Eksekutif Macasart Intelectual Law, Supriansa menyatakan, pemanggilan itu tidak menghormati Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. "Wartawan dalam menjalankan profesinya tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti. Sumber berita wartawan bisa diperiksa oleh polisi, tetapi wartawan tidak bisa dijadikan saksi, apalagi tersangka," kata Supriansa.

Protes dari Makassar juga disampaikan Direktur Lembaga Bantuan Hukum Makassar Abdul Muthalib. Sementara itu, protes dari Palembang muncul dari kelompok masyarakat yang tergabung dalam Yayasan Puspa Indonesia, LP3HAM, Walhi Sumsel, Yayasan Kuala Merdeka, Komite Komunitas Demokrasi Banyuasin, dan Sekolah Demokrasi Banyuasin.

Di Denpasar, Bali, Ketua Umum Asosiasi Advokat Indonesia Denny Kailimang menegaskan, "Pemanggilan media itu suatu kekeliruan besar yang dilakukan Mabes Polri."

Di Semarang, Wakil Ketua Dewan Pers Sabam Leo Batubara mengatakan, pers harus terus melawan mereka yang berniat membungkam kebebasan pers lewat setiap pemberitaan.

Ia juga menegaskan, meskipun sudah dilindungi oleh UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers, beberapa aturan lain justru bertentangan dan dapat digunakan untuk menjerat para jurnalis atau wartawan.(NAR/WAD/ANS/ROW/UTI) --http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/11/23/04165487/protes..dan.unjuk.rasa.terus.muncul

Gemblong "Seksi" Farah Quinn

Budi Suwarna

"Here we go," ucap pembawa acara kuliner Ala Chef di TransTV itu sambil memamerkan kue gemblong buatannya kepada pemirsa. Kue tradisional dari ketan dan gula merah itu tampak memikat. Lapisan gula merahnya meleleh dan menggoda orang untuk menjilatnya.

Ala Chef memang kerap menyajikan masakan tradisional. Ketika dihubungi, Kamis (19/11) siang, Farah sedang siap-siap memasak kue dari bahan tiwul dan tepung hunkue untuk keperluan shooting acara tersebut.

"Saya ingin membuat kue baru dengan cara yang sesimpel mungkin agar bisa diikuti semua pemirsa, termasuk yang baru belajar masak," kata Farah yang pernah bekerja sebagai chef di beberapa hotel berbintang di AS.

Menyaksikan acara Ala Chef, kita sadar bahwa kegiatan memasak sesungguhnya melibatkan proses intelektual. Tanpa pengetahuan bahan yang memadai, Farah tidak mungkin bisa menghasilkan makanan tradisional yang rasanya enak dengan penampilan wah. Kita juga bisa melihat bagaimana Farah secara tidak langsung mengenalkan disiplin dan tata tertib memasak yang baik. Dia, misalnya, selalu mengenakan sarung tangan plastik setiap menguleni bahan makanan dengan tangan.

Hal itu sepertinya sepele. Namun, di dunia kuliner, hal-hal kecil bisa sangat menentukan kualitas makanan yang dihasilkan. Mengapa? Karena makanan tidak lagi melulu soal rasa, melainkan juga terkait dengan kebersihan, citra, atau gaya hidup.

Selain Farah, pakar kuliner William Wongso yang mengasuh acara Ceritarasa William Wongso (CRWW) di MetroTV juga banyak memberikan pengetahuan penting tentang kuliner, mulai dari memilih bahan hingga memasak menu alternatif.

Dia, misalnya, mengajarkan cara memasak rendang dengan kompor gas. "Rasanya mungkin sedikit berbeda dengan rendang otentik yang dimasak dengan kayu bakar. Makanya, saya menyebutnya alternatif. Kalau mau yang otentik, silakan makan di kampung asal rendang," katanya.

Resep dan cara memasak alternatif itu, kata William, dibutuhkan terutama oleh orang- orang yang tidak mau repot-repot dalam memasak.

Farah dan William berhasil mendudukkan kegiatan memasak dalam konteks gaya hidup masyarakat masa kini yang maunya serba instan, cepat, dan sederhana. Barangkali, itulah yang membuat kedua acara ini masih bisa bersaing dengan acara-acara lain. Ala Chef dan CRWW sejauh ini telah diproduksi lebih dari 100 episode. Produser kuliner TransTV, Christine, mengatakan, Ala Chef rata-rata ditonton 15 persen pemirsa televisi.

Program digemari

Acara kuliner termasuk acara yang cukup banyak penggemar. Itu sebabnya, acara baru kuliner terus bermunculan. Awal November, Trans7 meluncurkan dua program baru kuliner sekaligus, yakni Cooking 911 dan Asli Enak. Sebelumnya, Trans7 telah memiliki acara memasak untuk anak-anak, yakni Koki Cilik.

Di Global TV ada Dapur Aisyah. Awalnya, ini acara Ramadhan. Namun, karena prospeknya dianggap bagus, Global membuatnya menjadi program reguler hingga sekarang. Global juga memiliki acara kuliner Resto Sedap.

TVOne tidak mau kalah. Stasiun televisi yang lebih banyak menayangkan berita ini membuat program kuliner bernama Kamus Kuliner yang dipandu pengamat politik Hermawan Sulistiyo. Di TransTV ada juga acara kuliner yang relatif baru, yakni Harmoni Alam. Sebelumnya, Trans telah memiliki Wisata Kuliner, Gula-gula, dan Ala Chef.

MetroTV juga berupaya menggaet penggemar program kuliner. Selain menayangkan CRWW, televisi berita ini juga menyisipkan segmen kuliner di acara bincang-bincang pagi, Healthy Life.

Meski acara kuliner berjibun, sesungguhnya pendekatannya itu-itu saja. Sebagian acara kuliner dikemas sebagai laporan perjalanan dan pengalaman icip-icip, seperti Kamus Kuliner dan Asli Enak.

Ada juga acara kuliner yang dikemas dalam bentuk demo memasak, seperti Dapur Aisyah, Gula-gula, Ala Chef, dan CRWW. Kadang produser membungkusnya dengan wisata alam.

Belakangan, acara kuliner yang dipadu dengan petualangan juga bermunculan, seperti Cooking 911 dan Harmoni Alam. Di acara Cooking 911, pemandu acara berpetualang dengan sepeda motor. Selama dalam petualangannya, dia siap menerima panggilan pertolongan darurat dari siapa saja yang butuh bantuan dalam memasak.

Di acara Harmoni Alam, pembawa acara berpetualang sebagai backpacker, turis pengembara itu. Nah, dia akan memasak bahan makanan yang ditemukan di alam dengan peralatan darurat. Di salah satu episode, pembawa acara mengajarkan cara memasak ikan sapu-sapu menjadi tongseng.

Segmentasi penonton acara kuliner memang kian meluas. Dulu acara kuliner lebih banyak menyasar ibu rumah tangga. Sekarang acara kuliner mengincar semua segmen, mulai dari anak-anak, remaja, anak muda, ibu-ibu, hingga bapak-bapak. Urusan lidah memang penting buat siapa saja.--http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/11/22/03115944/gemblong.seksi.farah.quinn

Negeri Tercinta Anggodonesia

Hiruk-pikuk persoalan yang membelit Komisi Pemberantasan Korupsi, yang menjerat dua unsur pimpinan nonaktif Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto, menjadi isu terpopuler di sejumlah media massa selama berbulan-bulan.

Berbagai kejadian besar, mulai dari ledakan bom di JW Marriott dan The Ritz-Carlton, penyergapan teroris Ibrohim di Temanggung, Jawa Tengah, penangkapan gembong teroris Noordin M Top, hingga gempa besar di Padang Sumatera Barat, tak mampu mengalihkan perhatian publik dari perkara KPK.

Hingga kini, kepedulian publik juga terasa kental jika mengamati dunia cyber, melalui sejumlah jejaring sosial semacam Facebook dan Twitter. Gerakan dukungan terhadap Chandra dan Bibit pun masih terus menggelembung.

Luapan kekritisan publik tampak nyata, natural, dan otentik di kedua jejaring itu. Sasaran kritik mulai dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Polri, Kejaksaan Agung, dan tentu tak ketinggalan Anggodo. Pengguna Twitter juga tak ragu melemparkan kritiknya terkait masalah KPK itu ke akun Twitter milik Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring.

Kekritisan warga Facebook dan Twitter tak hanya tertuang dalam kritik-kritik pedas dan menggelitik, tetapi juga rekaan gambar hingga karikatur.

Di salah satu akun Facebook milik seorang berinisial YPT, misalnya, salah satu gambar rekaan memuat wajah Anggodo menghiasi lembaran uang kertas pecahan Rp 500.000. Di bawah gambar tersebut tertulis keterangan: "Agar proses suap-menyuap lebih mudah pemerintah melalui Bank Indonesia mengeluarkan pecahan baru Rp 500.000,00. Jadi nyuap pejabat pemerintah gak perlu pake koper lagi".

Anggodo tampaknya menjadi salah satu favorit sasaran komentar ataupun sindiran di dunia cyber. Seorang pemilik akun Facebook berinisial AL, misalnya, Sabtu (21/11) malam, menulis dalam statusnya, "Negeri tercinta, Anggodonesia".

Menanggapi serangan berbagai sindiran, pengacara Anggodo, Bonaran Situmeang, mengatakan, pihaknya tidak akan mempermasalahkan hal itu. "Kami biarkan saja karena sebenarnya mereka tidak mengerti apa yang mereka lakukan. Tersinggung sih tersinggung, tapi kami maafkan. Karena seandainya mereka tahu apa yang mereka perbuat, mereka pasti tidak melakukannya," kata Bonaran.

Di kalangan wartawan, suara Anggodo juga cukup diminati. Saat Mahkamah Konstitusi memperdengarkan rekaman sadapan pembicaraan telepon Anggodo, hampir semua wartawan yang meliput ikut merekam. Selain untuk kepentingan berita, rupanya beberapa wartawan menjadikan rekaman suara Anggodo itu sebagai ringtone telepon seluler. Bagian-bagian yang dipilih tentunya yang amat melukai hati nurani bangsa ini. (Sarie Febriane) -- http://megapolitan.kompas.com/read/xml/2009/11/22/05430884/Negeri.Tercinta.Anggodonesia

Pakar Hukum: "Kompas" dan "Sindo" Hanya "Sasaran Antara"

Pakar hukum pidana Universitas Indonesia, Rudi Satrio, melihat pemanggilan dua media, Kompas dan Seputar Indonesia (Sindo), oleh Polri terkait publikasi rekaman penyadapan KPK hanya sebagai sasaran antara.

Pihak Polri, ujar Rudi, sesungguhnya menyasar dan mencari tahu siapa yang mengeluarkan rekaman tersebut pertama kali meskipun kedua media tersebut memuat transkrip rekaman berdasarkan publikasi terbuka di sidang Mahkamah Konstitusi.

"Kompas dan Sindo hanya menjadi tujuan antara untuk cari tahu siapa yang pertama kali membocorkan rekaman itu. Tetapi, dalam konteks penegakan hukum, menurut saya bukan soal apakah ada yang membocorkan rekaman itu atau tidak," kata Rudi, Sabtu (21/11), seusai mengisi sebuah diskusi mingguan di Jakarta.

Polri, lanjutnya, tak bisa berbicara adanya kebocoran rahasia negara dalam konteks ini. "Arahnya memang menjerat siapa yang membocorkan. Karena rekaman penyadapan itu rahasia negara. Tapi, kalau yang dipersoalkan transkrip rekaman yang diputar di MK, justru sudah tidak ada gunanya, karena memang sudah terbuka. Apa yang dibocorkan?" ujarnya.

Mengenai istilah berita acara interview yang digunakan polisi untuk mendokumentasi kesaksian Kompas dan Sindo juga dipertanyakan. Dalam hukum acara pidana tak dikenal istilah tersebut. Rudi mengatakan, lazimnya adalah berita acara pemeriksaan (BAP).

"Keterangan saksi ya saksi saja, biasanya di BAP. Enggak ada itu berita acara interview. Saya juga baru dengar," ujarnya.--http://nasional.kompas.com/read/xml/2009/11/21/13004920/Pakar.Hukum.Kompas.dan.Sindo.Hanya.Sasaran.Antara