RRI dan Mitra Berdayakan Masyarakat Perbatasan

Senin, 14 September 2009 | Jakarta, Kompas - Mendapat dukungan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPP RRI, Jumat (11/9), mulai mengoperasikan RRI Boven Digul guna mendukung program Sabuk Pengaman Informasi. Tahun 2010, seluruh wilayah perbatasan NKRI akan mendapat siaran RRI.

"Bertujuan menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), program Sabuk Pengaman Informasi telah diawali dengan peresmian studio produksi siaran RRI di Entikong, perbatasan Kalimatan Barat dengan Malaysia Timur, 15 Juli 2009. RRI memulai siaran daerah perbatasan di Morotai, Maluku Utara, tahun 2006," papar Direktur Utama LPP RRI Parni Hadi, Jumat (11/9) di Jakarta.

Pada kesempatan itu juga diresmikan pemancar relai Programa 1 di Bukit Langkisau, Kabupaten Pesisir Selatan dan Pemancar Relai Programa 3 di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat. Bulan Juni lalu, diresmikan pemancar masing-masing 10 KW bantuan Japan International Cooperation Agency untuk RRI Tarakan dan Toli-Toli juga penambahan daya pancar dan perbaikan sarana produksi untuk RRI di sejumlah daerah.

Parni menjelaskan, memberdayakan berarti mengubah potensi yang dimiliki masyarakat menjadi kompetensi dalam berbagai aspek kehidupan melalui beragam kegiatan sosial, seperti aksi menanam pohon, pemberian bantuan, mencegah dan menangkal terorisme, dialog interaktif, seminar/sarasehan, gelar seni budaya, dan berbagai bentuk program siaran.

Terkait pemberdayaan masyarakat di daerah perbatasan, juga ditandatangani nota kesepahaman antara Dirut LPP RRI Parni Hadi dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal (KSAD) TNI Agustadi Sasongko Purnomo, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Tedjo Edhy Purdijatmo, dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Meutia Farida Hatta Swasono. Kemudian RRI mengelar dialog interaktif menyapa masyarakat perbatasan bersama KSAD, KSAL, Menneg Pemberdayaan Perempuan, Menteri Komunikasi dan Informasi Mohammad Nuh, dan tokoh-tokoh lain secara audio, video, dan teks.

M Nuh mengatakan, pemberdayaan itu untuk mengantisipasi "penjajahan informasi" oleh negara tetangga. "Selama ini, masyarakat di daerah perbatasan hanya bisa menikmati siaran radio negara tetangga. Mereka dijajah informasi. Karena itu, Indonesia harus punya media penyiaran seperti radio dan televisi yang bisa didengar dan ditonton masyarakat perbatasan," ujarnya. (NAL)

http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/09/14/03174050/rri.dan.mitra.berdayakan.masyarakat.perbatasan