21 Februari 2010

Artis Perlu Total di Politik; Kemampuan dan Kewenangan Jadi Hambatan Artis Berkiprah

TOK
Dedy Suwandi Gumelar

Jakarta, Kompas - Artis atau selebriti yang terjun di panggung politik, baik di lembaga eksekutif maupun legislatif, harus total menggeluti profesi barunya tersebut. Mereka harus lebih serius mengurus persoalan publik, sekaligus meninggalkan panggung selebriti.

Berbagai cara mereka tempuh untuk meningkatkan kemampuan diri yang berguna dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan ataupun legislasi, bukan sekadar mengandalkan popularitas. Apalagi publik merasa peran artis itu harus lebih dibuktikan lagi.

Sejak pemilu kepala daerah secara langsung dan pemilihan anggota legislatif ditetapkan berdasarkan jumlah suara, makin banyak artis berkiprah di politik. Salah satu faktor penting dalam pemilihan langsung, popularitas sangat menentukan tingkat elektabilitas. Hal itulah yang menjadi modal artis untuk menembus panggung politik. Memang ada beberapa artis yang gagal, tetapi tak sedikit yang sukses menjadi politisi atau birokrat.

Di birokrasi pemerintahan, ada Wakil Gubernur Jawa Barat Dede Yusuf, Wakil Bupati Tangerang Rano Karno, dan Wakil Bupati Garut Dicky Chandra. Pada DPR periode 2009-2014 lebih banyak lagi, di antaranya Theresia EE Pardede (Tere), Rieke Diah Pitaloka, Nurul Arifin, Rachel Mariam Sayidina, Tantowi Yahya, Adjie Massaid, Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio), dan Venna Melinda (lihat Tabel).

Supriyanto (49), warga Cibinong, Bogor, mengaku belum melihat banyak kiprah artis di dunia politik. Kehadiran Dede Yusuf , misalnya, belum ada dampak pembangunan yang bisa dirasakan warga di wilayahnya setelah hampir dua tahun menjabat Wagub Jabar. "Jalan-jalan di daerah Cibinong tetap saja banyak yang rusak," kata Supriyanto, Sabtu (20/2), yang memilih Dede Yusuf yang berpasangan dengan Ahmad Heryawan pada Pilkada Jabar.

Deni Suwarja, warga Keresek, Cibatu, Garut, mengatakan, kunjungan Wakil Bupati Garut Dicky Chandra ke desa-desa belum berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Padahal, warga sangat berharap kepada Dicky yang diakui lebih populer daripada bupatinya.

Dede Yusuf mengakui, untuk mengetahui aspirasi masyarakat, dirinya berkunjung ke desa-desa. Bahkan, sering menginap di rumah penduduk sekaligus melakukan dialog dengan masyarakat.

Hanya saja, posisi orang nomor dua sering menjadi kendala. Menurut Sekretaris Jenderal Garut Governance Watch Agus Sugandhi, Dicky Chandra sebetulnya memiliki kemauan untuk bekerja bagi rakyat. Namun, hal itu terkendala dua hal, yaitu lemahnya kemampuan manajemen pemerintahan dan kewenangan yang terbatas.

Wakil Bupati Tangerang Rano Karno mengatakan, meski serius belajar dan bekerja untuk publik, ia menyadari posisinya. "Saya ini kan wakil, bukan pengambil kebijakan. Saya cuma bisa memberikan masukan. Artinya, ada suatu wilayah yang tidak bisa saya masuki. Namun, saya harus mengatakan, bupati banyak memberikan kesempatan saya untuk belajar sehingga jangan salah, laptop saya isinya undang-undang, keputusan menteri, peraturan pemerintah, hingga peraturan daerah," kata Rano.

Tinggalkan dunia lama

Agar lebih serius mengurus publik, artis, terutama yang berkiprah di DPR, diminta untuk total meninggalkan dunia lamanya. Permadi, anggota Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), dalam diskusi "Hak Demokrasi Artis", pekan lalu, menegaskan, selebriti harus benar-benar meninggalkan panggung hiburan.

"Jika masih sibuk dengan urusan di panggung selebriti, dipastikan tanggung jawab mengurus masyarakat tak akan tercapai," ujar Permadi.

Anggota DPR dari Fraksi PDI-P, Tb Dedy Suwandi Gumelar atau Miing, Sabtu, menegaskan komitmennya tidak akan menerima pekerjaan artis saat menjabat sebagai anggota DPR.

"Saya total. Selama 30 tahun berkarya di panggung, saya juga total. Padahal, total saja belum tentu bisa memperjuangkan aspirasi rakyat dengan baik, apalagi bila disambi-sambi. Tidak hanya soal waktu, tetapi juga soal bagaimana kita bisa konsentrasi pada apa yang digeluti," kata Miing.

Hal senada disampaikan anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Rachel Mariam Sayidina. "Job artis saya stop total," ujar Rachel.

Sebetulnya, ungkap dia, tidak ada larangan bagi anggota DPR dari kalangan artis untuk terima pekerjaan artis, tetapi dari segi waktu, ia tidak akan mampu membagi karena itu di luar kapasitasnya.

"Fisik saya tidak akan kuat, waktu juga tidak ada. Saya merasa berdosa dan beban moral terhadap konstituen saya," ujar anggota Komisi I DPR itu. (ADH/BAY/PIN/TRI/WHY/SSD) http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/02/22/03244473/artis.perlu.total.di.politik

Tidak ada komentar: