MetroTV, TV One, dan ANTV pagi tadi melakukan klarifikasi soal peliputan calon Ketua Umum Golkar kepada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat. Setelah mendapat kritikan dari masyarakat atas tayangan mengenai perebutan kursi jabatan Ketua Umum Golkar yang dinilai bersifat partisan dan akan mengancam demokrasi, KPI meminta klarifikasi dari ketiga media tersebut.
Pihak MetroTV yang diwakili oleh Suryopratomo mengatakan bahwa konten berita telah sesuai dengan peristiwa yang ada. "Kami adalah profesional dan tidak memihak salah satu calon, meskipun salah satu calon adalah pemilik stasiun TV kami," kata Suryopratomo. Menurutnya porsi peliputan calon Ketua Umum Golkar sudah berimbang, TV adalah milik masyarakat dan untuk kepentingan masyarakat. "Pemirsa saat ini sudah semakin pintar, mereka dapat dengan mudah beralih ke TV lain jika tidak suka maka dari itu kami berusaha untuk profesional," tambahnya.
Sedangkan dari pihak ANTV yang diwakili oleh H. Azkarmin Zaini, Dudi Hendra Kusuma, dan Edy Sunaryo merasa tidak ada pelanggaran pada peliputan calon Ketua Umum Golkar. Menurut Azkarmin Zaini, peliputan telah sesuai dengan fakta yang ada, dari ke empat calon ada dua yang bersaing kuat, dan fakta yang ada di lapangan kedua calon tersebut aktivitasnya paling banyak sehingga paling banyak diliput.
Menurut pihak TVOne yang diwakili oleh Deny Hafas, kaidah jurnalistik tetap menjadi pegangan dalam liputan menjelang Musyawarah Nasional Golkar.
Berbeda dengan klarifikasi dari perwakilan ketiga media tersebut, Leo Batubara dari Dewan Pers melihat ada indikasi tidak berimbangnya peliputan calon Ketua Umum Golkar. Menurutnya masalah yang dihadapi sekarang adalah alat ukur, alat ukur yang digunakan adalah ruang dan waktu maka harus ada liputan yang berimbang dalam arti setara. Leo Batubara melihat MetroTV lebih fokus kepada salah satu calon sedangkan TVOne dan ANTV kepada calon ketua umum lainnya. Leo Batubara juga menambahkan ada dua calon kuat dari empat calon ketua umum yang ada, agar berimbang liputan calon Ketua Umum Golkar harus diberi porsi yang sama.
Menurut Yazirwan Uyun anggota komisioner KPI Pusat, kalau dilihat dari item berita tidak ada masalah, karena berita dapat diperdebatkan. Tetapi dari 3 talkshow yang disaksikannya di ketiga stasiun TV tersebut, terdapat konten yang sepertinya memihak salah satu calon.
Ketua KPI Pusat Sasa Djuarsa Sendjaja menjelaskan bahwa mengenai liputan calon Ketua Umum Golkar ini, baru ada indikasi pelanggaran yang dikumpulkan oleh KPI dari laporan masyarakat. Surat himbauan dari KPI Senin (28/9) kemarin sebagai peringatan dini agar media TV lebih berimbang dalam meliput perebutan kursi jabatan Ketua Umum Golkar. Red/AN
http://www.kpi.go.id/
Ini Alasan MK Batalkan Status RSBI/SBI
11 tahun yang lalu
Tidak ada komentar:
Posting Komentar